Tetap Muslim Bersama Pancasila Bag. 1

Salah satu persoalan yang selalu menarik dalam Islam, perbincangan seputar hubungan agama dengan negara atau sebaliknya negara dengan agama adalah sebuah wacana klasik. Meski telah menjadi subyek diskusi selama berabad-abad lamanya, persoalan tersebut tidak pernah terselesaikan secara tuntas dan akan selalu menarik untuk diperbincangkan, karena pada dasarnya Islam adalah satu sistem kepercayaan di mana mempunyai kaitan yang erat dengan politik. Pada dataran realitas, komunitas Islam bersifat spiritual sekaligus temporal. Islam memberikan kerangka makna dalam bidang politik.

Agama dan negara merupakan dua institusi yang sama-sama kuat berpengaruh terhadap kehidupan umat manusia. Ajaran yang menyatakan “berikan raja apa yang menjadi haknya dan gereja apa yang merupakan haknya” bisa dipahami sebagai fakta bahwa kuatnya pengaruh kedua institusi di atas. Demi agama seseorang rela mengorbankan jiwa dan raganya. Demikian pula tidak jarang demi negara, seseorang tidak berkeberatan mengorbankan jiwa dan raganya. Konsep syahid dalam ajaran Islam dan konsep pahlawan yang berkaitan dengan negara adalah cermin betapa dua institusi tersebut sama-sama mempunyai pengaruh yang demikian besar terhadap kehidupan umat manusia.

Di Indonesia muncul persoalan bagaimana menata hubungan antara agama dan politik, terutama yang berkaitan dengan ideologi Pancasila. Masalah ini muncul karena sempat menguat anggapan sebagian anggota masyarakat bahwa, kelompok Islam tetap menyimpan niat terselubung untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi Islam. Secara historis anggapan ini dapat dimengerti betapa tajamnya perbedaan yang pernah muncul antara kubu pendukung “Islam Politik” dengan kubu nasionalis sekuler.

Sayangnya anggapan seperti ini, agaknya lebih banyak dipengaruhi oleh usaha-usaha sebagian kelompok tertentu (baik di kalangan Islam maupun non-Islam), yang mungkin masih menyimpan dendam dan terus membangun “stereotype” guna memojokkan citra politik umat Islam dalam konteks pergaulan berbangsa dan bernegara. 

Sementara itu pada saat bersamaan penataan struktur politik terus dikonstruksi di bawah kendali pemerintahan Orde Baru yang juga berpengaruh pada politik umat Islam itu sendiri. Penyederhanaan partai politik misalnya, atau penetapan “asas tunggal” Pancasila, telah menimbulkan persoalan-persoalan tersendiri di kalangan umat Islam.

Peta persoalan semacam inilah yang kemudian penyusun mencoba mengamati, mengkaji dan mensikapi sesuai dengan perspektif keislaman penyusun dan berupaya mencari pijakan-pijakan teologis; Bagaimana sesungguhnya Islam bisa ‘dibumikan’ sebagai ajaran moral yang mampu memberikan makna di dalam proses perubahan sosial politik yang telah berlangsung dalam dinamika politik bangsa.

DR. Abdul Jalil, M.E.I (Mudarris Ma’had Qudsiyyah Kudus)
Disampaikan pada Lokakarya Pemantapan Nilai-Nilai Pancasila bagi Santri se Kabupaten Kudus di Pesantren Darul Falah, 23 Oktober 2012